Sejarah Kerajaan Majapahit (Politik Ekonomi Sosial Budaya dan Sumber Sejarah)
Kukemo.com Sejarah Kelas 11 – Sejarah Kerajaan Majapahit (Politik Ekonomi Sosial Budaya dan Sumber Sejarah)
Kerajaan Majapahit disebut sebagai kerajaan nasional Indonesia yang ke dua. Hal tersebut disebabkan oleh upaya yang besar dari kerajaan ini untuk mewujudkan suatu cita-cita yaitu penyatuan Nusantara.
Meskipun demikian, pada amannya, Majapahit merupakan kerajaan yang mempunyai wibawa dan kekuatan yang besar, sehingga kerajaan lain harus berpikir ratusan kali untuk membelot atau memberontak terhadap kekuasaan yang ada.
a. Kehidupan Politik Kerajaan Majapahit
!["Sejarah]("https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJFxM05lc4nFW8oIZr2b_XCJz_y4wJAFz3fMKpZVRrN30T66JXDe9ST74pcAPR4x-y8hFPELe3i9Cxb2sEHDY3M4WbXyN573Oj9P0UZ5nb03UUenkQD4JTtpBWULfggc1ziMHeyCSc5O4/s1600/www.materi-sma.com.jpg")
1) Raden Wijaya (1292–1309)
Kerajaan Majapahit lahir dalam suasana perubahan besar dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1292 Kertanegara gugur oleh pengkhianatan Jayakatwang, Singasari hancur dan digantikan oleh Kediri. R. Wijaya terdesak oleh serangan tentara Jayakatwang di medan utara dan berhasil melarikan diri serta mendapat perlindungan dari Kepala Desa Kudadu.
Selanjutnya, ia berhasil menyeberang ke Madura minta perlindungan dan bantuan kepada Bupati Sumenep, Aria Wiraraja. Atas saran dan jaminan Aria Wiraraja, R. Wijaya mengabdikan diri kepada Jayakatwang dan memperoleh tanah di Desa Tarik yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Majapahit
Tentara Kubilai Khan sebanyak 200.000 orang dibawah pimpinan Shih Pie, Ike Mase, dan Kau Shing datang untuk menghukum Kertanegara. R. Wijaya bergabung dengan tentara Cina dan mengadakan serangan ke Kediri karena Cina tidak mengetahui terjadinya perubahan kekuasaan di JawaTimur.
Setelah R. Wijaya dengan bantuan tentara Kubilai Khan berhasil mengalahkan Jayakatwang, ia menghantam tentara asing tersebut. Serangan mendadak yang tidak terkira sebelumnya, memaksa tentara Kubilai Khan meninggalkan Jawa Timur terburu-buru dengan sejumlah besar korban. Akhirnya, R. Wijaya dinobatkan menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana (1292–1307).
Untuk menjaga ketenteraman kerajaan maka R. Wijaya mengadakan konsolidasi dan mengatur pemerintahan. Orang-orang yang pernah berjasa dalam perjuangan diberi kedudukan dalam pemerintahan. Misalnya, Aria Wiraraja diberi tambahan wilayah di Lumajang sampai dengan Blambangan, Desa Kudadu dijadikan desa perdikan (bebas pajak dan mengatur daerahnya sendiri). Demikian juga teman seperjuangannya yang lain, diberi kedudukan, ada yang dijadikan menteri, kepala wilayah dan sebagainya.
Untuk memperkuat kedudukannya, kempat putri Kertanegara dijadikan istrinya, yakni Dewi Tribhuanaeswari, Dewi Narendraduhita, Dewi Prajnaparamita dan Dewi Gayatri. Tidak lama kemudian tentara Singasari yang ikut Ekspedisi Pamalayu di bawah pimpinan Kebo Anabrang kembali membawa dua putri boyongan, yakni Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Petak diambil istri oleh R. Wijaya, sedangan Dara Jingga kawin dengan keluarga raja yang mempunyai anak bernama Adityawarman. Dialah yang kelak menjadi raja di Kerajaan Malayu (Minangkabau).
Demikianlah usaha-usaha yang dilakukan oleh R. Wijaya dalam upaya mengatur dan memperkuat kekuasaan pada masa awal Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1309 R. Wijaya meninggal dunia dan didharmakan di Candi Simping (Sumberjati, Blitar) dalam perwujudan Harihara (Siwa dan Wisnu dalam satu arca).
2) Jayanegera (1309–1328).
R. Wijaya kemudian digantikan oleh putranya Kalagemet dengan gelar Jayanegara (1309–1328), putra R. Wijaya dengan Dara Petak. Pada masa ini timbul kekacauan di Majapahit karena pemerintahan Jayanegara yang kurang berbobot dan adanya rasa tidak puas dari pejuang-pejuang Majapahit semasa pemerintahan R. Wijaya. Kekacauan di Majapahit itu berupa pemberontakan yang dapat membahayakan negara, seperti berikut.
a) Pemberontakan Rangga Lawe (1309) yang berkedudukan di Tuban tidak puas karena ia mengharapkan dapat menjadi patih di Majapahit, sedangkan yang diangkat merupakan Nambi.
b) Pemberontakan Lembu Sora (1311) karena hasutan Mahapati yang merupakan musuh dalam selimut Jayanegara.
c) Pemberontakan Nambi (1316) karena ambisi ayahnya Aria Wiraraja agar Nambi menjadi raja. Semua pemberontakan tersebut dapat dipadamkan.
d) Pemberontakan Kuti (1319) merupakan pemberontakan yang paling membahayakan karena Kuti dapat menduduki istana kerajaan dan Jayanegara terpaksa menyingkir ke Bedander.
Namun, pasukan Bayangkari kerajaan di bawah pimpinan Gajah Mada berhasil merebut kembali istana. Jayanegara dapat kembali ke istana lagi dan berkuasa hingga tahun 1328. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi patih di Kahuripan dan kemudian di Daha.
3) Tribhuanatunggadewi (1328–1350)
Pada tahun 1328 Jayanegara wafat. Ia tidak mempunyai putra sehingga takhta kerajaan diserahkan kepada Gayatri. Oleh karena Gayatri telah menjadi bhiksuni maka yang tampil merupakan putrinya, Bhre Kahuripan yang bertindak sebagai wali ibunya. Bhre Kahuripan bergelar Tribhuanatunggadewi.
Pemerintahan Tribhuanatunggadewi masih dirongrong pemberontakan, yakni pemberontakan Sadeng dan Keta. Namun, pemberontakan tersebut berhasil dihancurkan oleh Gajah Mada. Sebagai tanda penghargaan, pada tahun 1333 Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Majapahit menggantikan Arya Tadah yang sudah tua. Pada waktu penobatannya, Gajah Mada mengucapkan "Sumpah Palapa" (Tan Amukti Palapa). Isinya, Gajah Mada bersumpah tidak akan makan enak (palapa) sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit.
Dalam usaha menyatukan seluruh Nusantara, Gajah Mada dibantu oleh Empuu Nala dan Adiytawarman. Mula-mula mereka menaklukkan Bali (1334). Selanjutnya, satu per satu kerajaan-kerajaan di Nusantara berhasil dipersatukan.
4) Hayam Wuruk (1350–1389)
Pada tahun 1350 Gayatri wafat sehingga Tribhuanatunggadewi turun takhta dan digantikan oleh putranya, yakni Hayam Wuruk dengan gelar Rajasanegara. Pada masa pemerintahannya bersama Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Pemerintahan terlaksana secara teratur, baik di tingkat pusat (ibu kota), tingkat menengah (vasal), dan tingkat desa. Sistem pemerintahan daerah (tingkat menengah dan desa) tidak berubah, sedangkan di tingkat pusat diatur sebagai berikut:
a) Dewan Saptap Prabu, merupakan penasihat raja yang terdiri atas kerabat keraton dengan jabatan rakryan i hino, rakryan i halu, dan rakryan i sirikan.
b) Dewan Pancaring Wilwatikta, merupakan lembaga pelaksana pemerintahan (lembaga eksekutif) semacam dewan menteri yang terdiri atas rakryan mahapatih, rakryan tumenggung, rakryan demung, rakryan rangga, dan rakryan kanuruhan.
c) Dewan Nayapati (lembaga yudikatif) yang mengurusi peradilan.
d) Dharmadyaksa, lembaga yang mengurusi keagamaan terdiri atas Dharmadyaksa ring Kasaiwan untuk agama Hindu dan Dharmadyaksa ring Kasogatan untuk agama Buddha.
Dengan demikian, pada masa Majapahit penganut agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan, rukun dan damai. Bhineka tunggal ika tan hana dharmamangrawa inilah semboyan rakyat Majapahit dalam menciptakan persatuan dan kesatuan sehingga muncul sebagai kerajaan besar di Nusantara.
Di tingkat tengah terdapat pemerintah daerah yang dikepalai oleh seorang raja kecil atau bupati. Mereka dapat mengatur daerahnya secara otonom, tetapi setiap tahun berkewajiban datang ke ibu kota sebagai tanda tetap setia dan tunduk kepada pemerintah pusat Majapahit. Daerah-daerah demikian disebut mancanegara yang berarti negara (daerah) di luar daerah inti kerajaan.
Jadi, untuk mengikat hubungan maka setiap tahun daerah taklukan harus mengirim upeti ke Majapahit. Di samping itu juga ada petugas Majapahit yang berkeliling ke daerah-daerah untuk melihat kedaan rakyatnya. Untuk memantau ketertiban dan keamanan dikirimlah duta nitiyasa (petugas sandi) ke seluruh Nusantara
Di tingkat bawah, terdapat pemerintahan desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Pemerintahan dilakukan menurut hukum adat desa itu sendiri. Struktur pemerintahan desa masih asli dan kepala desa dipilih secara demokratis.
Dengan kondisi pemerintahan yang stabil dan keamanan yang mantap, Sumpah Palapa Gajah Mada dapat diwujudkan. Satu per satu wilayah Nusantara dapat menyatu dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Dalam kitab Negarakrtagama secara jelas disebutkan daerah-daearah yang masuk wilayah kekuasaan Majapahit ialah Jawa, Sumatra, Tanjungpura (Kalimantan), Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, Semenanjung Malaka, dan daerah-daerah pulau di sekitarnya.
Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang jauh, seperi Siam, Champa dan Cina. Negara-negara tersebut dianggap sebagai mitreka satata (negara sahabat yang berkedudukan sama).
Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 dan digantikan oleh putrinya Dyah Kusumawardhani yang didampingi oleh suaminya Wikramawardhana (1389–1429). Hayam Wuruk dengan isteri selir mempunyai anak Bhre Wirabhumi yang telah diberi kekuasaan sebagai penguasa daerah (bupati) di Blambangan. Akan tetapi, Bhre Wirabumi menuntut takhta Majapahit sehingga menimbulkan perang saudara (Perang Peregreg) tahun1401–1406. Pada akhirnya Bhre Wirabhumi kalah dan perang saudara tersebut mengakibatkan lemahnya kekuasaan Majapahit.
Setelah Wikramawardhana meninggal (1429) takhtanya digantikan oleh Suhita yang memerintah hingga 1447. Sampai dengan akhir abad ke-15 masih ada raja-raja yang memerintah sebagai keturunan Majapahit , namun telah suram karena tidak ada persatuan dan kesatuan sehingga daerah-daerah jajahan satu demi satu melepaskan diri. Para bupati di pantai utara Jawa, seperi Demak, Gresik, dan Tuban telah menganut agama Islam sehingga satu per satu memisahkan diri dari Majapahit.
Demikian juga daerah di luar Jawa mulai berani tidak mengirim upeti ke Majapahit sampai dengan Majapahit mengalami kemunduran dan akhirnya rutuh. Dengan demikian, faktor yang menyebabkan kemunduran Majapahit kalu disimpulkan, antara lain sebagai berikut.
a) Tidak ada lagi tokoh-tokoh yang kuat di pusat pemerintahan yang dapat mempertahankan kesatuan wilayah sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk.
b) Terjadinya perang saudara (Paregreg).
c) Banyak daerah-daerah jajahan yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit.
d) Masuk dan berkembangnya agama Islam.
Setelah mengalami kemunduran, akhirnya Majapahit runtuh. Dalam hal ini ada dua pendapat:
a) Tahun 1478, yakni adanya serangan Girindrawardana dari Kediri.
Peristiwa tersebut diberi candrasengkala "hilang sirnakertaning bhumi" yang berarti tahun 1400 Saka/1478 M.
b) Tahun 1526, yakni adanya serangan tentara dari Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Serangan Demak ini menandai berakhirnya kekuasaan Hindu di Jawa.
Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta pada tahun 1331. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Sebagai penghargaan atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi mahapatih di Majapahit oleh Tribhuanatunggadewi.
Tribhuanatunggadewi memerintah selama dua puluh dua tahun. Pada tahun 1350, ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pada tahun 1350 M, putra mahkota Hayam Wuruk dinobatkan menjadi raja Majapahit dengan gelar Sri Rajasanagara dan ia didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada.
Sebelum putri Dyah Pitaloka dan ayahnya beserta para pembesar Kerajaan Pajajaran sampai di Majapahit, mereka beristirahat di lapangan Bubat. Di sana terjadi perselisihan antara Gajah Mada yang menghendaki agar putri itu dipersembahkan oleh raja Pajajaran kepada raja Majapahit.
b. Kehidupan Ekonomi Kerajaan Majapahit
c. Kehidupan Sosial-Budaya Kerajaan Majapahit
Dalam kondisi kehidupan yang aman dan teratur maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan sebagai berikut.
1) Candi
Banyak candi peninggalan Majapahit, seperti Candi Penataran (di Blitar), Candi Brahu, Candi Bentar (Waringin Lawang), Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan bangunan-bangunan kuno lainnya, seperti Segaran dan Makam Troloyo (di Trowulan).
2) Kesusanteran
Zaman Majapahit bidang sastra sangat berkembang. Hasil sastranya dapat dibagi menjadi zaman Majapahit Awal dan Majapahit Akhir.
a) Sastra Zaman Majapahit Awal
(1) Kitab Negarakrtagama, karangan Empu Prapanca. Isinya tentang keadaan kota Majapahit, daerah-daearah jajahan, dan perjalananan Hayam Wuruk keliling ke daerah-daerah.
(2) Kitab Sotasoma, karangan Empu Tantular. Di dalam kitab ini terdapat ungkapan yang berbuny "Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrawa" yang kemudian dipakai sebagai motto negara kita.
(3) Kitab Arjunawijaya karangan EmpuTantular. Isinya tentang raksasa yang dikalahkan oleh Arjuna Sasrabahu.
(4) Kitab Kunjarakarna, tidak diketahui pengarangnya.
b) Sastra Zaman Akhir Majapahit
(1) Kitab Pararaton, isinya menceritakan riwayat raja-raja Singasari dan Majapahit.
(2) Kitab Sudayana, isinya tentang Peristiwa Bubat.
(3) Kitab Sorandakan, isinya tentang pemberontakan Sora.
(4) Kitab Ranggalawe, isinya tentang pemberontakan Ranggalawe.
(5) Kitab Panjiwijayakrama, isinya riwayat R.Wijaya sampai dengan menjadi Raja Majapahit.
(6) Kitab Usana Jawa, isinya tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Aryadamar.
(7) Kitab Tantu Panggelaran, tentang pemindahan gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa.
d. Kehidupan Hukum Kerajaan Majapahit
Majapahit di masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, telah diciptakan hukum/perundangan-undangan Majapahit. Kitab hukum/perundangan-undangan Majapahit ini disebut Kutaramanawa yang termuat dalam dua piagam, yakni Piagam Bendasari (tidak bertarihk) dan Piagam Trowulan (bertarihk 1358).
Kitab Kutaramanawa terdiri atas 275 pasal, namun dalam terjemahannya hanya disajikan 272 pasal karena satu pasal rusak dan yang dua lainnya merupakan ulangan pasal yang sejenis. Kitab perundang-undangan ini meliputi hukum pidana dan perdata dan disusun dalam 20 (dua puluh ) bab. Sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai bab dan isinya, antara lain sebagai berikut.
Bab I : ketentuan umum mengenai denda.
Bab II : delapan macam pembunuhan (astadusta).
Bab III : perlakukan terhadap rakyat (kawula).
Bab IV : delapan macam pencurian (astacorah).
Bab V : paksaan (sahasa).
Bab VI : jJual beli (adol-atuku).
Bab VII : gadai (sanda).
Bab XI : perkawinan (kawarangan).
Bab XIII : warisan (drewe kaliliran).
Bab XVIII : wanah (bhumi).
Bab XX : fitnah (duwilatek).
Proses pengadilan, semua keputusan dalam pengadilan diambil atas nama raja yang disebut Sang Amawabhumi, artinya orang yang mempunyai/menguasai negara. Dalam soal pengadilan, raja dibantu oleh dua orang dharmadhyaksa, yakni Dharmadhyaksa ring Kasaiwan dan Dharmadhyaksa ring Kasogatan, yakni kepala agama Siwa dan kepala agama Buddha. Kedudukan dharmadhyaksa sama dengan hakim tinggi. Mereka dibantu oleh lima upapatti (pembantu).
e. Sumber Sejarah (Prasasti) Kerajaan Majapahit
Prasasti merupakan bukti sumber tertulis yang sangat penting dari masa lalu yang isinya antara lain mengenai kehidupan masyarakat misalnya tentang administrasi dan birokrasi pemerintahan, kehidupan ekonomi, pelaksanaan hukum dan keadilan, sistem pembagian bekerja, perdagangan, agama, kesenian, maupun adat istiadat.
Seperti juga isi prasasti pada umumnya, prasasti dari masa Majapahit lebih banyak berisi tentang ketentuan suatu daerah menjadi daerah perdikan atau sima. Meskipun demikian, banyak hal yang menarik untuk diungkapkan di sini, antara lain, yaitu:
Prasasti Kudadu (1294 M)
Mengenai pengalaman Raden Wijaya sebelum menjadi Raja Majapahit yang telah ditolong oleh Rama Kudadu dari kejaran balatentara Yayakatwang setelah Raden Wijaya menjadi raja dan bergelar Krtajaya Jayawardhana Anantawikramottunggadewa, penduduk desa Kudadu dan Kepala desanya (Rama) diberi hadiah tanah sima.
Prasasti Sukamerta (1296 M) dan Prasasti Balawi (1305 M)
Mengenai Raden Wijaya yang telah memperisteri keempat putri Kertanegara yaitu Sri Paduka Parameswari Dyah Sri Tribhuwaneswari, Sri Paduka Mahadewi Dyah Dewi Narendraduhita, Sri Paduka Jayendradewi Dyah Dewi Prajnaparamita, dan Sri Paduka Rajapadni Dyah Dewi Gayatri, serta menyebutkan anaknya dari permaisuri bernama Sri Jayanegara yang dijadikan raja muda di Daha.
Prasasti Waringin Pitu (1447 M)
Mengungkapkan bentuk pemerintahan dan sistem birokrasi Kerajaan Majapahit yang terdiri dari 14 kerajaan bawahan yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar Bhre, yaitu Bhre Daha, Bhre Kahuripan, Bhre Pajang, Bhre Wengker, Bhre Wirabumi, Bhre Matahun, Bhre Tumapel, Bhre Jagaraga, Bhre Tanjungpura, Bhre Kembang Jenar, Bhre Kabalan, Bhre Singhapura, Bhre Keling, dan Bhre Kelinggapura.
Prasasti Canggu (1358 M)
Mengenai pengaturan tempat-tempat penyeberangan di Bengawan Solo.
Prasasti Biluluk (1366 M0, Biluluk II (1393 M), Biluluk III (1395 M).
Menyebutkan tentang pengaturan sumber air asin untuk keperluan pembuatan garam dan ketentuan pajaknya.
Prasasti Karang Bogem (1387 M)
Menyebutkan tentang pembukaan daerah perikanan di Karang Bogem.
Prasasti Marahi Manuk (tt) dan Prasasti Parung (tt)
Mengenai sengketa tanah, persengketaan ini diputuskan oleh pejabat kehakiman yang menguasai kitab-kitab hukum adat setempat.
Prasasti Katiden I (1392 M)
Menyebutkan tentang pembebasan daerah bagi penduduk desa Katiden yang meliputi 11 wilayah desa. Pembebasan pajak ini karena mereka mempunyai tugas berat, yaitu menjaga dan memelihara hutan alang-alang di daerah Gunung Lejar.
Prasasti Alasantan (939 M)
Menyebutkan bahwa pada tanggal 6 September 939 M, Sri Maharaja Rakai Halu Dyah Sindok Sri Isanawikrama memerintahkan agar tanah di Alasantan dijadikan sima milik Rakryan Kabayan.
Prasasti Kamban (941 M)
Meyebutkan bahwa apada tanggal 19 Maret 941 M, Sri Maharaja Rake Hino Sri Isanawikrama Dyah Matanggadewa meresmikan desa Kamban menjadi daerah perdikan.
Prasasti Hara-hara (Trowulan VI) (966 M).
Menyebutkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 966 M, mpu Mano menyerahkan tanah yang menjadi haknya secara turun temurun kepada Mpungku Susuk Pager dan Mpungku Nairanjana untuk dipergunakan membiayai sebuah rumah doa (Kuti).
Prasasti Wurare (1289 M)
Menyebutkan bahwa pada tanggal 21 September 1289 Sri Jnamasiwabajra, raja yang berhasil mempersatukan Janggala dan Panjalu, menasbihkan arca Mahaksobhya di Wurare. Gelar raja itu ialah Krtanagara setelah ditasbihkan sebagai Jina (dhyani Buddha).
Prasasti Maribong (Trowulan II) (1264 M)
Menyebutkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 1264 M Wisnuwardhana memberi tanda pemberian hak perdikan bagi desa Maribong.
Prasasti Canggu (Trowulan I)
Mengenai aturan dan ketentuan kedudukan hukum desa-desa di tepi sungai Brantas dan Solo yang menjadi tempat penyeberangan. Desa-desa itu diberi kedudukan perdikan dan bebas dari kewajiban membayar pajak, tetapi diwajibkan memberi semacam sumbangan untuk kepentingan upacara keagamaan dan diatur oleh Panji Margabhaya Ki Ajaran Rata, penguasa tempat penyeberangan di Canggu, dan Panji Angrak saji Ki Ajaran Ragi, penguasa tempat penyeberangan di Terung.
Sumber:unpedia.blogspot.com
Kukemo Education/caption]
Email Subscribe For Daily Informaion From Us.
Posting Komentar